(Kepala Dinas DPMD Kukar Arianto saat menghadiri RDP DPRD Kukar/pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara, Arianto, menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Kukar pada Selasa (02/09/2025) di ruang Banmus DPRD Kukar.

Pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait kebutuhan infrastruktur dasar di sejumlah desa di Kecamatan Sebulu dan Muara Kaman.

Usai rapat kepada awak media Arianto menyampaikan, beberapa desa seperti Mekarjaya, Sumber Sari, dan Menamang Kiri masih menghadapi kendala dalam hal layanan dasar.

Atas hal tersebur RDP ini menjadi kesempatan penting untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus menyatukan langkah antara pemerintah dan pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Kita diskusikan bersama, mana program yang sudah berjalan, mana yang masih kurang optimal, dan apa yang bisa ditopang perusahaan. Tujuannya agar apa yang dilaporkan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Arianto.

Ia menegaskan, pemerintah daerah terus berusaha memberikan pelayanan terbaik. Salah satu contohnya adalah pembangunan jaringan listrik di Desa Menamang Kiri yang sudah terealisasi pada tahun 2022. Namun, seiring bertambahnya kebutuhan, kapasitas jaringan masih perlu ditingkatkan.

“Untuk peningkatan kapasitas listrik, kami sudah masukkan dalam rencana usulan tahun 2026. Jadi secara bertahap kami akan terus memperkuat layanan dasar di desa-desa,” jelasnya.

Arianto juga menuturkan, Kukar memiliki 193 desa yang masing-masing memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan pembangunan agar manfaatnya bisa dirasakan merata oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung program energi terbarukan yang sudah berjalan di Desa Muara Enggelam. Sejak 2014, desa ini menjadi percontohan pemanfaatan listrik tenaga surya komunal dan hingga kini masih memberikan manfaat nyata bagi warga.

“Di Muara Enggelam, listrik tenaga surya bukan hanya dipakai untuk penerangan, tapi juga memberikan nilai tambah. Kapasitasnya bahkan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat,” terang Arianto.

Melalui koordinasi yang antara DPRD, pemerintah, dan perusahaan, Arianto berharap keluhan warga mengenai infrastruktur dasar bisa terjawab secara bertahap.

“Kami akan terus berupaya, agar layanan dasar di desa-desa semakin baik dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” pungkasnya. (Adv/Tan)